www.liveinfosumsel.com
Liveinfosumsel-PRABUMULIH.,Sebanyak 200 massa Aliansi Peduli Masyarakat (APM) dari Kota Prabumulih kembali melanjutkan aksi demonstrasi, kali ini di depan kantor pusat PT Pertamina Persero, Jakarta Pusat. Aksi yang berlangsung pada Selasa pagi ini merupakan buntut dari ketidak puasan APM terhadap penanganan kasus fatality yang terjadi di PT Pertamina Zona 4 Prabumulih pada 20 Mei lalu. (10/9/21).
Kasus fatality yang merenggut nyawa salah satu karyawan PT Pertamina Zona 4 Prabumulih dianggap tertutup oleh pihak manajemen. Aksi di Jakarta ini bukan yang pertama, melainkan kelanjutan dari serangkaian protes yang sebelumnya telah digelar di Prabumulih. Menurut Ketua Umum APM, Adi Susanto, SE, pihak PT Pertamina Zona 4 Prabumulih hanya melakukan mediasi formalitas tanpa menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan masalah.
Adi Susanto, yang juga mantan anggota DPRD Kota Prabumulih dua periode, menyatakan, “Pertemuan yang diadakan oleh pihak Pertamina hanyalah formalitas belaka. Kami melihat tidak ada niat serius untuk menyelesaikan kasus ini, sehingga kami memutuskan untuk menggelar aksi di pusat.”
Dalam aksinya, APM membawa 14 tuntutan yang sama seperti pada aksi sebelumnya. Salah satu tuntutan utamanya adalah pemecatan oknum di PT Pertamina Zona 4 Prabumulih yang diduga terlibat dalam penutupan kasus fatality ini.
APM juga meminta agar PT Pertamina pusat mengambil langkah tegas terhadap para pejabat yang dianggap tidak transparan, mulai dari General Manager (GM), Field Manager (FM), hingga bagian Humas.
“Kami menuntut agar oknum-oknum yang terlibat dalam penutupan kasus ini segera dipecat dan diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini bukan hanya soal keadilan bagi korban, tapi juga soal transparansi dan integritas manajemen Pertamina,” tegas Adi.
Selain isu fatality, APM juga menyoroti masalah perekrutan tenaga kerja di PT Pertamina Prabumulih yang dinilai tidak transparan. Mereka menuding bahwa proses perekrutan dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan masyarakat lokal yang seharusnya memiliki prioritas.
“PT Pertamina harus lebih terbuka dalam proses perekrutan tenaga kerja. Kami mendesak agar masyarakat lokal diberikan prioritas dalam bekerja di tanah kelahiran mereka sendiri. Ini bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga soal kedaulatan masyarakat atas wilayah mereka,” lanjut Adi.
Dalam aksi yang berlangsung di depan kantor Pertamina pusat di Jakarta, APM berharap bisa mendapatkan tanggapan yang lebih serius dari pihak manajemen pusat. Namun, menurut Adi, tanggapan yang diberikan oleh pihak PT Pertamina pusat belum memuaskan
Mediasi yang dilakukan tadi pagi menunjukkan bahwa pihak Pertamina belum profesional. Mereka hanya mengatakan bahwa tuntutan kami akan disampaikan kepada Direktur Utama Pertamina, tapi tanpa ada komitmen jelas mengenai tindakan yang akan diambil,” ujar Adi kecewa.
Meskipun demikian, APM tidak akan berhenti di sini. Mereka berencana untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntutan mereka dipenuhi. Menurut Adi, jika tidak ada perubahan signifikan dalam penanganan kasus ini, mereka siap menggelar aksi yang lebih besar di Jakarta maupun di Prabumulih.
“Kami akan terus bergerak. Kami tidak akan berhenti sampai ada keadilan bagi korban dan transparansi dalam manajemen Pertamina. Ini adalah perjuangan kami untuk masyarakat Prabumulih,” pungkasnya
