wahyu
Live info sumsel – MUARA ENIM Wilayah kabupaten Muara enim merupakan salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi (Migas) di Indonesia,
Dirasa tidak ada salahnya jika Pemkab. Muara Enim berharap adanya transparansi pemerintah pusat, melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam transparansi atau memberikan akses kepada daerah penghasil, untuk memonitor dan memantau volume produksi Migas yang menghasilkan penerimaan negara (lifting).
Hal tersebut dikemukakan Sekda Kabupaten Muara Enim, Ir. Yulius, M.Si., dalam Forum Sekda Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Tahun 2024 bersama SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas Se-Sumbagsel di Kota Bandar Lampung, Lampung, pada Selasa (03/12) kemaren.
Karna Hal tersebut dirasa sangat penting guna mengukur akurasi dana bagi hasil (DBH) yang diterima setiap tahun sehingga dapat dimaksimalkan untuk memacu pemeratan pembangunan daerah.
.
Dalam kegiatan yang dibuka oleh Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Anggono Mahendrawan dan dihadiri Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sumatera Selatan, Ir. Basyaruddin Akhmad, M.Sc., ini, Sekda didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ir. Ahmad Yani, M.Si., menjelaskan, bahwa dalam struktur APBD 2024, DBH Kabupaten Muara Enim sebesar Rp 1,4 triliun, yang di dalamnya terdapat DBH Migas sebesar Rp 45,7 miliar yang terdiri dari DBH minyak bumi sebesar Rp 15,21 miliar dan DBH gas bumi sebesar Rp 30,58 miliar.
Kami berharap DBH tersebut dapat terus dimaksimalkan dan meningkat seiring kenaikan target lifting Migas dari pemerintah pusat.
.
Lanjut Sekda, Sehingga kedepan nya tidak ada lagi siklus kurang salur dan telat salur DBH, yang selama ini kerap terjadi setiap tahunnya, karena sedikit banyaknya, sangat mempengaruhi kinerja pelaksanaan APBD.
Oleh karna itu, kami berharap, SKK Migas dapat mengakamodir usulan tersebut, terutama keterbukaan dan kejelasan dalam penerimaan DBH Migas melalui keterlibatan daerah dalam mendapatkan pelaporan kegiatan hulu Migas yang dilakukan para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) melalui Sistem Monitoring Lifting Minyak dan Gas Bumi (SMLM).
Selain itu hal yang sangat perlu diperhatikan, Terkait minimnya infrastruktur, kesejahteraan dan keterlibatan masyarakat lokal di sekitar wilayah operasi, sehingga kami harapkan perlu mendapatkan prioritas dan perhatian khusus, baik oleh pemerintah maupun para penyelenggara usaha atau KKKS yang aktif dalam kegiatan di setiap wilayah Kabupaten muara enim.(Bw/Red)
www.liveinfosumsel.com
