Wow!! Ketua GNPK prabu , ini salah satu Program pemerintah yang gagal

Prabumulih, liveinfosumsel -Carut marut  program pemerintah dalam mengelolah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga ada di kota nanas, kamis 20 Juli 2023.

 

Selain di kenal dengan istilah kota nanas, kota Prabumulih pun juga dikenal dengan program Pemerintah yang di anggap mampu meringankan beban masyarakat, salah satunya melalui BUMD atau lebih kita kenal istilah Perusahan daerah (PD)Petro Prabu.

Pantauan di lapangan, pengelolaan perusda Petro Prabu baik dari sisi keaman maupun pelayanan tidak memuaskan para pelanggan, ” ado -ado be pak gawe Petro Prabu ni, gas belum lah di pasang na terupak Ado tagihan, ujar Lisa warga Wonosari.

Di tambahkan Lisa, “sampai sekarang be belum di pasang, jingokla dewek pak meterannyo masih Ado, galak di lewati tikus.

Masih kata dia, ” sebenarnyo kami ni takut jugo pak gek meledak, kan ado kejadian baru-baru ini duo anak tebakar oleh gas, tutup Lisa.

Terpisah, di jelaskan sekertaris GNPK, “Kota Prabumulih merupakan salah satu kota yg terletak di wilayah provinsi Sumatera Selatan yg telah mengukuhkan diri sebagai kota gas (city gas) terbesar di Indonesia, dimana pembangunan infrastruktur jaringan gas (jargas) merupakan upaya pemerintah demi meningkatkan pelayanan umum dalam penyediaan energy yang murah dan terjangkau bagi masyarakat. Sambung dia, “Pemerintah meminta kepada pihak PT. Pertamina dan PT. Pertagas Niaga untuk mengoprasionalkan dan mengembangkan jaringan gas (jargas) yg ada dengan mengedepankan kaidah keselamatan dan keteknikan, terangnya.

Masih kata dia, “Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dari Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, disebutkan bahwa tujuan dari program pembangunan jargas tersebut yaitu untuk memberikan akses energy kepada masyarakat, memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui penghematan biaya bahan bakar,  juga untuk mewujudkan ekonomi masyarakat mandiri dan ramah lingkungan serta mengurangi beban subsidi BBM dan/atau LPG pada sektor rumah tangga, jelas Fandri .

, “Yang jadi persoalan adalah apakah dengan adanya jaringan gas (jargas) di rumah-rumah saat ini telah meringankan beban masyarakat terhadap penggunaan bahan bakar gas rumah tangga ?? Jika sebelumnya masyarakat menggunakan gas tabung LPG 3 kg sebanyak 2-3 tabung per-bulan bearti biaya yg dikeluarkan hanya sekitar 50-75 ribu/bulan itu jika harga LPG 3 kg 25 ribu/tabung,  bandingkan saat ini masyarakat menggunakan jaringan gas (jargas) kota untuk rumah tangga (RT.1), Jika pembayaran atau tagihan untuk kelompok RT.1 diatas 70-100 ribu/bulan itu namanya program Pemerintah gagal.di teruskan , “kerena apa yang menjadi maksud dan tujuan adanya jaringan gas (jargas) tidak tercapai, tutup ketua GNPK Prabumulih saat di  konfirmasi awak media.

Sampai terbitnya berita ini,
Pimpinan  Direktur Utama Petro Prabu belum dapat di mintai keterangan

Liputan, Arief/Ahong

Editor, Live Info Sumsel